Panglima Lembaga Adat: PJ Gubernur Babel Jangan yang Sudah Mau Pensiun Panglima Lembaga Adat: PJ Gubernur Babel Jangan yang Sudah Mau Pensiun
GerbangBengkulu – Datuk Panglima Lembaga Adat Melayu (LAM) Negeri Serumpun Sebelai (NSS) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Johan Murod Babelionia, SH. S.IP. MM, minta pemerintah... Panglima Lembaga Adat: PJ Gubernur Babel Jangan yang Sudah Mau Pensiun

GerbangBengkulu – Datuk Panglima Lembaga Adat Melayu (LAM) Negeri Serumpun Sebelai (NSS) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Johan Murod Babelionia, SH. S.IP. MM, minta pemerintah pusat tidak menetapkan calon PJ Gubernur yang akan memasuki masa pensiun. Menunutnya, hal tersebut akan menimbulakn ketidak stabilan pembangunan daerah.

“Gubernur harus memiliki kecerdasan intelektual, kecerdasan spiritual, kecerdasan sosial, kecerdasan emosional plus masih energik, relatif muda umurnya. Jangan orang  yang sudah mau pensiun,” ujar Johan Murod, Minggu malam (24/4) pada media.

Panglima Adat yang bergelar Datuk Panglima Negri Serumpun Sebalai ini memaparkan, masa jabatan PJ Gubernur Bangka Belitung adalah dua tahun. Jika dalam satu tahun menjabat terjadi pergantian PJ kembali, akan berdampak pada ketidak stabilan di daerah yang juga berpotensi merembet ke nasional.

“Karena kan kalau dia pensiun nanti terjadi ketidak stabilan, katakanlah kinerja tidak stabil, politik terjadi gonjang-ganjing di daerah. Daerah Bangka Belitung ini kan tidak jauh dari Jakarta. Bisa saja dari daerah merembet ke pusat karena banyak mahasiswa dari Kepulauan Bangka Belitung di Jakarta, banyak masyrarakat Bangka Belitung di Jakarta yang akhinya melakukan protes dan akhirnya pemerintah pusat repot juga,” tegas Johan yang juga Wakil Ketua Forum Presidium Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini.

Selain itu, Johan juga berharap pemerintah pusat melibatkan lembaga adat Forum Komunikasi Presidium Perjuangan Provinsi Bangka Belitung terkait penunjukan PJ Gubernur. Hal ini untuk menghindari ketidakpuasan di daerah.

“Jadi kita khawatir kalau pemerintah pusat tidak melibatkan lembaga adat, tidak melibatkan forum presidium maka timbul rasa tidak puas di masyarakat yang akan memicu konflik di daerah yang akan merambat konflik ke Pusat,” papar Johan.

Diketahui ada 4 calon yang kabarnya akan mengisi Pj Gubernur Bangka Belitung, yakni; Ridwan Djamaluddin, Rasio Ridho Sani, Kemas Ahmad Tajuddin dan Naziarto yang juga Sekda Provinsi Bangka Belitung.

Ridwan Djamaluddin saat ini menjabat Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, namun oleh beberapa pihak dijelaskan akan memasuki masa pensiun. Sedangkan Rasio Ridho Sani, saat ini menjabat sebagai Dirjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Calon PJ Gubernur Bangka Belitung berikutnya adalah Kemas Ahmad Tajuddin saat ini dipercaya sebagai Deputi Hukum, Advokasi dan Pengawasan Regulasi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila RI. Dan yang terakhir adalah Naziarto, sosok yang diketahui sangat tidak asing bagi masyarakat Bangka Belitung, selain masih menjabat sebagai Sekda saat ini, ia juga pernah mencalonkan diri sebagai Wakil Bupati Bangka bersama Rudianto Tjen pada 2008 dan calon Wali Kota Pangkalpinang pada Pilwako 2013. (*)

gerbang 86

No comments so far.

Be first to leave comment below.

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *