Kemenag Sumenep Tak Perbolehkan Guru Sertifikasi dan Kepala Madrasah Rangkap Jabatan Kemenag Sumenep Tak Perbolehkan Guru Sertifikasi dan Kepala Madrasah Rangkap Jabatan
Sumenep, GerbangBengkulu – Kementrian Agama (Kemenag) Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur tidak memperbolehkan guru sertifikasi atau kepala madrasah dibawah naunganya merangkap jabatan. Kepala Seksi... Kemenag Sumenep Tak Perbolehkan Guru Sertifikasi dan Kepala Madrasah Rangkap Jabatan

Sumenep, GerbangBengkulu – Kementrian Agama (Kemenag) Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur tidak memperbolehkan guru sertifikasi atau kepala madrasah dibawah naunganya merangkap jabatan.

Kepala Seksi (Kasi) Pendidikan Madrasah Kementerian Agama Kabupaten Sumenep, Muhammad Shadiq menjelaskan, Merangkap jabatan tersebut dinilai merusak citra kelembagaan dan ditakutkan tidak maksimal dalam menjalankan tugas di kelembagaan madrasah.

”Sangat tidak diperbolehkan kepala madrasah apalagi sertifikasi merangkap jabatan. Karena itu bisa dinilai rakus jabatan,”terangnya, Jumat (31/4/2021).

Merangkap jabatan dimaksud, diantaranya menjabat sebagai Kepala Desa, Perangkat Desa, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), DPRD Provinsi dan DPR RI.

”itu sudah diatur dalam Petunjuk Teknis (Juknis) di Kementerian Agama secara otomatis,”terangnya

Pihaknya meminta kepada guru sertifikasi ataupun kepala sekolah yang hendak mencalonkan kepala desa untuk dapat memilih salahsatunya. Supaya lebih fokus pada jabatan dan tidak double dalam penerimaan honor.

”dibuktikan dengan Surat Keputusan (SK) yang dibuktikan secara tertulis kepada lembaga, pengawas lembaga dan diteruskan kepada kemenag setempat untuk dilanjutkan kembali kepada Kemenag pusat,”ujarnya

Bahkan, kata dia, guru ataupun kepala sekolah tidak bisa mengelak jika benar-benar merangkap jabatan selain tugas awalnya. Sebab, semua nama dan bentuk lainya telah tertera dan bisa dilacak melalui aplikasi Simpatika.

Pihaknya juga meminta kepada masyarakat untuk dapat membantu mengawasi dan bisa membuktikan bahwa ada guru atau kepala madrasah merangkap jabatan.

”kita minta faktanya, dan kita akan menegaskan untuk memilih diataranya dengan bukti SK,”jelasnya

Pihaknya akan menindak tegas terhadap guru sertifikasi atau Kepala Madrasah yang diketahui merangkap jabatan. ”bentuk ketegasannya bisa tidak dicairkan honorernya,”tegasnya.(Tf021)

gerbang 86

No comments so far.

Be first to leave comment below.

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *