Hearing DPRD Bengkulu Utara, Bahas Raperda Perumda Tirta Ratu Samban Hearing DPRD Bengkulu Utara, Bahas Raperda Perumda Tirta Ratu Samban
GerbangBengkulu – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bengkulu Utara, menggelar Hearing pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perusahaan umum daerah (Perumda) air minum Tirta... Hearing DPRD Bengkulu Utara, Bahas Raperda Perumda Tirta Ratu Samban

GerbangBengkulu – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bengkulu Utara, menggelar Hearing pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perusahaan umum daerah (Perumda) air minum Tirta Ratu Samban bersama Jajarannya dan pihak Pemerintah daerah setempat, Senin (4/4/2022).

Hearing dipimpin Wakil Ketua 1 DPRD Bengkulu Utara, Juhaili, S.IP Raperda perubahan PDAM menjadi Perumda ini, berdasarkan rekomendasi BPKP Perwakilan Bengkulu yang menyatakan, bahwa PDAM Tirta Ratu Samban Milik Pemerintah daerah tidak ada lagi persoalan tersebut mengatakan, berlanjutnya pembahasan Reperda Perumda. Baik itu soal administrasi aset, hutang pajak, SK perpanjangan Pjs Direktur yang hingga saat ini terhitung lebih kurang sudah lima kali diperpanjang, hingga soal Pjs Direktur yang telah mengangkat 7 orang karyawan.

“Unsur pimpinan DPRD Bengkulu Utara dan BPKP, dalam rapat tersebut, BPKP menyimpulkan serta mengeluarkan rekomendasi yang menyatakan, bahwa PDAM Tirta Ratu Samban tidak ada lagi persoalan. Sehingga tidak ada lagi alasan lembaga DPRD menunda Raperda Perumda ini,” jelas Juhaili.

Juhaili juga mengatakan, agar Raperda yang telah ditetapkan menjadi Perda (Peraturan daerah) nantinya tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi ataupun keputusan pengadilan.

“Karena sifatnya dalam pembahasan Raperda ini, tata urut dari pada konsep Raperda yang akan kita tetapkan harus konsideran dengan peraturan perundangan-undangan. Untuk mengetahui hal itu, tentu kita harus melibatkan pihak Kemenkumham,” ungkap Wakil Ketua 1 DPRD Bengkulu Utara.
Sementara itu, Sekretaris Komisi II DPRD Bengkulu Utara, Edi Putra, S.IP menjelaskan, pembahasan Raperda Perumda Tirta Ratu Samban ini menindaklanjuti hasil rapat dengan pihak BPKP yang menyatakan pihak lembaga dewan sebaiknya segera melakukan pembahasan karena tidak ada lagi persoalan di PDAM Tirta Ratu Samban, ungkapnya.

“Pembahasan Raperda ini kita mulai lakukan karena berdasarkan surat pernyataan dari pihak PDAM dan hasil rapat dengan BPKP. Jadi hasil itulah menurut kami persoalan PDAM Tirta Ratu Samban selama ini sudah clear semua, yang pasti menurut kami saat ini persoalan PDAM sudah clear semua”, singkat Edi. (ADV/ism006)

gerbang 86

No comments so far.

Be first to leave comment below.

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *