Dugaan Pungli bantuan UMKM di Pasongsongan, Siap-siap diproses Hukum Dugaan Pungli bantuan UMKM di Pasongsongan, Siap-siap diproses Hukum
Gambar Ilustrasi Google
Sumenep, GerbangBengkulu – Pemotongan Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang diberikan Kementerian Koperasi bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), diduga terjadi di Kecamatan Pasongsongan,... Dugaan Pungli bantuan UMKM di Pasongsongan, Siap-siap diproses Hukum

Sumenep, GerbangBengkulu – Pemotongan Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang diberikan Kementerian Koperasi bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), diduga terjadi di Kecamatan Pasongsongan, Sumenep, Madura, Jawa Timur.

Berdasarkan informasi dilapangan, pemotongan terjadi setelah penerima mencairkan dana bantuan di BANK. hal tersebut, dimintai pada saat di Rumah penerima masing-masing.

Inisial FF (35) Warga Kecamatan Pasongsongan mengatakan, oknum yang diduga melakukan Pungutan Liar (Pungli) bantuan UMKM tersebut dengan modus sebagai pendamping bantuan.

“Mereka mengaku (Oknum.red), sebagai pendamping dari penerima bantuan itu mas,” katanya, Sabtu (24/10/2020).

Ia menjelaskan, dugaan Pungli yang dilakukan oknum tersebut bervariasi. Mulai dari Rp. 700 hingga 1 Juta per KPM.

“Jadinya masyarakat sangat resah dengan adanya hal tersebut. Dan kami meminta untuk segera diusut tuntas adanya hal tersebut,” terangnya

Kepala Dinas Koperasi Kabupaten Sumenep, Sustono mengatakan, pihaknya membenarkan adanya pemotongan bantuan BLT UMKM yang terjadi disalahsatu Kecamatan setempat.

“Kemarin, memang ada oknun yang mengatasnamakan Dinas terkait, tapi setelah ditelusuri tidak ada dari pihak dinas kami,” ujarnya

Menurutnya, untuk mengantisipasi adanya Pungutan Liar (Pungli), pihaknya meminta kepada seluruh penerima bantuan untuk memfoto oknum tersebut bila mengatasnamakan Dinas Koperasi dalam hal bantuan UMKM.

“Boleh masyarakat ikut andil dalam hal ini, dengan cara memfoto wajah oknum tersebut dan dimintai KTPnya,” jelasnya

Ia menjelaskan, pihaknya bersama jajaran penegak hukum setempat telah melakukan koordinasi untuk segera mengungkap kasus tindak pidana korupsi sehingga mengganggu ketenangan masyarakat Sumenep.

“Kami kan sifatnya meminta kepada pihak Kabupaten. Kemudian, dari Pemkab langsung ketingkat Kecamatan. Dengan ini, memang harus ada tindakan real dilapangan,” ungkapnya (Tf022)

gerbang 86

No comments so far.

Be first to leave comment below.

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *