Warga Lembak, Bengkulu Ancam Golput dan Tidak Bayar Pajak Warga Lembak, Bengkulu Ancam Golput dan Tidak Bayar Pajak
GerbangBengkulu – Warga yang berada di kawasan Lembak, Kabupaten Rejang Lebong mengancam akan Golput pada Pemilu 2019 dan tidak akan membayar pajak, jika kondisi... Warga Lembak, Bengkulu Ancam Golput dan Tidak Bayar Pajak

GerbangBengkulu – Warga yang berada di kawasan Lembak, Kabupaten Rejang Lebong mengancam akan Golput pada Pemilu 2019 dan tidak akan membayar pajak, jika kondisi jalan di wilayahnya tidak segera diperbaiki.

Ancaman tersebut dilontarkan perwakilan massa saat menggelar aksi damai didepan Kantor DPRD Kabupaten Rejang Lebong, Sabtu 8 September 2018.

“Jalan itu sudah 20 tahun belum diperbaiki oleh Pemprov Bengkulu, untuk itu kami minta DPRD Rejang Lebong memfasilitasi kami dengan Pemprov Bengkulu sehingga jalan sepanjang 5 KM ini bisa dibangun,” kata Hasanudin, Ketua Persatuan Masyarakat Lembak (PML) dalam orasinya.

Kedatangan 15 warga dari Desa Kampung Jeruk, Kecamatan Binduriang ini didampingi oleh LSM Pekat Bengkulu dan Persatuan Masyarakat Lembak (PML). Aksi ini dilakukan untuk menuntut pembangunan jalan provinsi yang menghubungkan desa mereka dengan Kecamatan Sindang Dataran.

Jalan yang mengalami kerusakan parah itu merupakan akses jalan terdekat untuk menuju dan dari Kecamatan Sindang Dataran.

Ditambahkan pula oleh Ishak Burmansyah Sekretaris LSM Pekat Bengkulu, selama ini warga kedua daerah kesulitan mengeluarkan hasil buminya, karena masyarakat harus memutar dengan jarak tempuh lumayan jauh dan berbiaya mahal.

“Setiap minggunya ada 40-an ton gula merah yang dihasilkan masyarakat di Sindang Dataran yang dihasilkan warga, tetapi karena sarana jalannya rusak parah sehingga biaya transportasinya mahal,” ujarnya.

Dijelaskan, jika jalan penghubung ini bagus, maka petani bisa mengambil jalan pintas melalui Desa Kampung Jeruk, karena jaraknya lebih dekat dan menghemat biaya transportasi. Selain itu produksi pertanian dari Desa Kampung Jeruk dapat dipasarkan ke Kecamatan Sindang Dataran atau sebaliknya.

Warga Lembak selama ini merasa dianaktirikan oleh pemerintah. Burmansyah menegaskan, selama ini tidak ada pembangunan di daerahnya, sehingga menyebabkan angka tindak kriminalitas tinggi di daerahnya.

Sambil berorasi, warga juga membawa pamflet yang diantaranya bertuliskan “Pemprov Bengkulu Rencanakan Pembangunan Dari Tempat Tidur, Rakyat Lembak Meminta Kadis PUPR Propinsi Bengkulu Mundur Dari Jabatanya, Rakyat Lembak Hanya Dijadikan Komuditas Politik Saja, Jangan Paksakan Rakyat Lembak Menutup Jalan Lintas Karena Pembangunan Jalan Batal Serta Jangan Salahkan Rakyat Binduriang Golput.”

Sementara itu ketua DPRD Rejang Lebong M Ali didampingi Waka II, Surya, saat menerima lima orang perwakilan warga Desa Kampung Jeruk mengatakan, karena jalan yang dituntut masuk dalam kewenangan Provinsi Bengkulu, maka pihaknya akan meneruskannya ke Pemprov Bengkulu.

“Kami akan tindak lanjuti dan akan sampaikan ini ke Pemprov Bengkulu. Kami akan mengambil sela waktu yang ada, karena saat ini sedang membahas APBD-P dan  dilanjutkan untuk pembahasan R APBD 2019,” tutup M Ali. (azm001)

gerbang 86

No comments so far.

Be first to leave comment below.

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *