Pura-pura Jadi Warga Miskin, Awas, Pidana Menanti Pura-pura Jadi Warga Miskin, Awas, Pidana Menanti
GerbangBengkulu – Masyarakat yang berpura-pura miskin dan menerima bantuan program perlindungan sosial dari pemerintah akan mendapatkan sanksi pidana. “Kemensos telah menetapkan kriteria bagi penanganan... Pura-pura Jadi Warga Miskin, Awas, Pidana Menanti

GerbangBengkulu – Masyarakat yang berpura-pura miskin dan menerima bantuan program perlindungan sosial dari pemerintah akan mendapatkan sanksi pidana.

“Kemensos telah menetapkan kriteria bagi penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu,” kata Petugas Tenaga Kerja Sukarela Kecamatan (TKSK) Curup Timur, Neni Azizah, Kamis 16 Mei 2019.

TKSK sendiri saat ini tengah melakukan verifikasi dan validasi Basis Data Terpadu (BDT) 2017 dengan langsung mengecek ke masyarakat.

Kegiatan dimaksudkan untuk melihat sejauhmana kelayakan masyarakat dalam menerima bantuan pemerintah, karena saat ini banyak bantuan yang tidak tepat sasaran.

Seperti di Kecamatan Curup Timur terdapat 997 orang masuk dalam BDT yang tersebar di sembilan desa/kelurahan. 5 kepala keluarga diantaranya tidak ditemukan lagi, sebanyak 23 orang telah meninggal dunia, sebanyak 42 orang telah pindah alamat dan sebanyak 331 orang dikatagorikan warga mampu.

“Dari 331 warga yang dikatagorikan mampu, sebanyak 40 orang diantaranya secara sukarela mengajukan diri keluar dari BDT 2017, dan tidak akan lagi menerima berbagai bantuan progran perlindungan sosial,” tambahnya.

Hasil verifikasi, ungkap Neni, terdapat sejumlah warga yang tergolong mampu namun mereka menolak dikeluarkan dari BDT. Padahal diantara mereka memiliki mobil, rumah layak huni, memiliki puluhan ekor ternak, dan menjabat perangkat desa/kelurahan.

Sementara hasil verifikasi pemutakhiran data di Kecamatan Curup Timur, ditemukan sebanyak 188 warga yang tergolong tidak mampu, namun mereka belum masuk dalam BDT. Selanjutnya para warga tersebut akan diusulkan masuk dalam BDT.

Bagi warga yang masih dianggap layak menerima bantuan, maka rumahnya akan ditempelkan stiker berukuran besar bertuliskan Keluarga Fakir Miskin BDT Kabupaten Rejang Lebong, stiker juga berisi nama kepala keluarga, nama KPM, jumlah keluarga, alamat, desa dan kecamatan.

“Verifikasi mengacu pada Permensos RI No. 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Verifikasi dan Validasi BDT Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu, serta Kepmensos RI No. 146/HUK/2013 tentang Penetapan Kriteria dan Pendataan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu,” tutupnya. (azm001)

Admin 93

No comments so far.

Be first to leave comment below.

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *