Pekan Depan, Serikat Rakyat Bengkulu Utara Kembali Akan Gelar Aksi Demo Pekan Depan, Serikat Rakyat Bengkulu Utara Kembali Akan Gelar Aksi Demo
GerbangBengkulu – Koordinator Serbu atau Serikat Rakyat Bengkulu Utara pada Senin pekan depan (10/12) akan kembali menggelar aksi di depan kantor Bupati Bengkulu Utara.... Pekan Depan, Serikat Rakyat Bengkulu Utara Kembali Akan Gelar Aksi Demo

GerbangBengkulu – Koordinator Serbu atau Serikat Rakyat Bengkulu Utara pada Senin pekan depan (10/12) akan kembali menggelar aksi di depan kantor Bupati Bengkulu Utara.

Hal tersebut dsampaikan oleh koordinator aksi Luki Triutomo kepada GerbangBengkulu.com, Selasa 4 Desember 2018.

Diketahui aksi demontrasi yang akan dilaksanakan pekan depan ini merupakan aksi yang ke-delapan kali yang dilakukan oleh Serbu.

Berikut tuntutan massa yang akan disampaikan dalam demontrasi pekan depan :

1. Bupati Bengkulu Utara harus segera mengkaji ulang rencana penerbitan perizinan Indomaret.

2. Bupati Bengkulu Utara saudara Ir.MIAN harus segera meminta maaf secara terbuka di media massa dan media sosial kepada seluruh masyarakat Bengkulu Utara, atas niatan/upayanya mengintimidasi (membungkam) aspirasi rakyat, melalui statementnya yang mengganggap aksi demonstrasi mengganggu ketentraman ASN dalam melaksanakan pekerjaan, sebagaimana dimuat dalam beberapa media online.

3. Bupati Bengkulu Utara harus segera mencopot Budi (Kepala BKPSDM) sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pernyataannya yang terkesan merendahkan harkat martabat Universitas Ratu Samban (Unras)

4. Kepala Kepolisian Republik Indonesia Resor Bengkulu Utara harus segera mengambil langkah hukum terkait adanya indikasi perbuatan melawan hukum dalam proses pendistribusian beasiswa Pemda Bengkulu Utara untuk mahasiswa Unras TA.2017

5. Bupati Bengkulu Utara selaku pihak yang berwenang menerbitkan serta mencabut izin lingkungan harus segera menindak tegas perusahaan nakal. Baik investor yang tidak mengantongi kelengkapan dokumen perizinan, dokumen perizinan (HGU) kadaluarsa, merambah hutan lindung dan tidak membayar retribusi/pajak.

6. Bupati Bengkulu Utara selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah (PPKD) harus segera menonjobkan kadis PUPR dan ketua ULP Bengkulu Utara beserta jajaran sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kelalaian dan tidak profesionalnya mereka, sehingga daerah dan masyarakat sekitar dirugikan (tidak bisa dimamfaatkan) dengan mandeknya(tidak selesai) beberapa paket pekerjaan di lingkungan dinas PUPR TA. 2017.

7. Pemerintah Daerah Bengkulu Utara harus segera memberikan efek jera dengan memblack list rekanan pelaksana (pihak ketiga/kontraktor) yang tidak menyelsaikan pekerjaan dan yang menyebapkan indikasi kerugian negara (berdasarkan LHP BPK) .

8. Bupati dan DPRD Bengkulu Utara harus segera mengakomodir seluruh kepentingan (kehendak) masyarakat Bengkulu Utara dengan memprioritaskan APBD TA.2019 untuk melanjutkan pembangunan infrastruktur dasar (jalan, jembatan dan irigasi) secara merata, terkhusus jembatan Lubuk Gading, Jalan Desa Sebayur, Jalan Desa Batu Layang

9.Bupati Bengkulu Utara harus segera membentuk lembaga independen pengelola dana CSR (TJSL) Yang bertugas mengindentifikasi seluruh pelaku usaha wajib CSR dan mengelola dana CSR se-Bengkulu Utara secara transparan.

10. Bupati Bengkulu Utara harus segera menyampaikan ke publik melalui media massa daftar seluruh pelaku usaha (perusahaan) yang wajib CSR serta besaran CSR setiap pelaku usaha yang teralisasi dari Tahun 2015-2018.

11. Manager PLN rayon Arga Makmur harus segera menyampaikan ke publik melalui media massa daftar seluruh pelanggan PPJ (pajak penerangan jalan) serta besaran pembayaran PPJ setiap pelanggan se-Kabupaten Bengkulu Utara dari Tahun 2015-2018.

12. Bupati Bengkulu Utara harus segera menyampaikan ke publik luas melalui media massa dan media sosial daftar seluruh usaha pertambangan Galian C serta besaran bagi hasil retribusi setiap Galian C se-Bengkulu Utara dari Tahun 2015-2018.

13. Bupati Bengkulu Utara harus segera menghentikan aktifitas pembuangan air limbah PT.SIL ke medium lingkungan hidup (sungai) sampai air limbah tersebut memenuhi standar baku mutu (layak bagi mahluk hidup).

14. Kejaksaan Negeri Argamakmur harus segera memproses hukum serta menindak lanjuti adanya indikasi kebocoraan anggaran Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara TA. 2017 ,terkhusus kerugian negara di dinas PUPR sebagaimana tertuang dalam LHP BPK tahun 2017. (azm009)

gerbang 86

No comments so far.

Be first to leave comment below.

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *