Menakar Pembangunan Bidang Kelautan Bengkulu Menakar Pembangunan Bidang Kelautan Bengkulu
Oleh: Nur Fajrie* Dalam beberapa waktu belakangan ini kata “Maritim” menjadi isu yang booming. Maritim berasal dari bahasa inggris yaitu maritime, yang berarti navigasi,... Menakar Pembangunan Bidang Kelautan Bengkulu

Oleh: Nur Fajrie*

Dalam beberapa waktu belakangan ini kata “Maritim” menjadi isu yang booming. Maritim berasal dari bahasa inggris yaitu maritime, yang berarti navigasi, maritime atau bahari Dari kata ini kemudian lahir istilah maritime power  yaitu Negara maritim atau negara samudera. Istilah maritim menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah berkenaan dengan laut; berhubungan dengan pelayaran dan perdagangan di laut. Istilah maritim bisa juga kita lihat sebagai sebuah kata sifat, yakni mengelola dan memanfaatkan laut untuk kemakmuran. Menurut Prof. Tridoyo Kusumastanto yang merupakan Guru Besar Kebijakan Ekonomi Kelautan IPB Bogor, pengelolaan bidang kelautan bisa dikelompokkan pada 7 (tujuh) sektor yakni perikanan, pariwisata bahari, pertambangan laut, industri kelautan/maritim, transportasi laut, bangunan kelautan dan jasa kelautan.

Bengkulu merupakan salah satu provinsi yang berhadapan langsung dengan samudera hindia. Bengkulu memiliki garis pantai sepanjang ± 525 km dengan sebanyak 7 kabupaten/kotanya memiliki laut. Pemimpin provinsi Bengkulu yang baru yang merupakan hasil dari pemilukada secara serentak tahun 2016 terlihat sangat antusias dengan isu maritim, hal ini tercermin dari sejumlah program selama masa kampanye dan kegiatan yang selalu mengangkat masalah maritim. Melihat potensi yang dimiliki Bengkulu secara geografis, peluang bengkulu untuk mencapai kemakmuran dengan pengelolaan bidang kelautannya sangat terbuka lebar.

Bengkulu memiliki sejarah panjang dalam bidang kelautan dari zaman kolonial Inggris hingga masa reformasi sekarang ini. Pada masa kolonial Inggris,  masyarakat pribumi Bengkulu dipaksa untuk mengembangkan komoditas pertanian untuk kesejahteraan pemerintahan kolonial. Hasil-hasil pertanian tersebut dihargai murah bahkan mungkin terjadi tindakan tanam paksa. Hal tersebut terjadi karena pemerintah kolonial memiliki kekuasaan dan akses perdagangan yang kuat. Kuatnya kekuasaan dan akses yang dimiliki Inggris semasa berkuasa di Bengkulu tercermin dengan dibangunnya sejumlah benteng di pesisir Bengkulu yang berfungsi sebagai gudang dan pertahanan pemerintah kolonial. Salah satu bukti kekuasaan kolonial tersebut bisa kita lihat dengan masih kokohnya benteng Marlborough yang terdapat di kota Bengkulu yang merupakan salah satu benteng terbesar di kawasan Asia Pasifik.

Kekuasaan kolonial meninggalkan sebuah masalah, bahkan mungkin bisa dikatakan sebagai penghancuran karakter masyarakat Bengkulu. Kegiatan tanam paksa dan pengembangan sektor pertanian membuat masyarakat pesisir mengalami keterbelakangan dalam hal ekonomi ataupun pendidikan. Pembangunan dari zaman kolonial hingga kemerdekaan selalu berorientasi kepada sektor pertanian, hal ini menyebabkan daerah pesisir tidak mampu berkembang. Pada tataran nasional pengelolaan bidang kelautan juga terkesan dikesampingkan, keseriusan pemerintah baru terlihat dengan didirikannya Departemen Kelautan dan Perikanan pada masa pemerintahan Presiden Abdurahman Wahid.

Jika kita melihat kondisi pengelolaan bidang kelautan Bengkulu, bidang tersebut masih dianggap sebagai sampingan. Pembangunan kelautan selama beberapa waktu terakhir selalu diposisikan sebagai pinggiran (peryphery) dalam pembangunan ekonomi daerah. Dengan posisi semacam ini bidang kelautan bukan menjadi arus utama (mainstream) dalam kebijakan pembangunan ekonomi. Kondisi ini menjadi menjadi ironis mengingat luasnya laut yang dimiliki dengan potensi ekonomi yang sangat besar. Para masyarakat yang hidup dikawasan pesisir masih berkutat dengan masalah kemiskinan dan rendahnya pendidikan. Mahalnya biaya pendidikan bagi masyarakat pesisir yang miskin dan sistem pendidikan yang tidak menjawab kebutuhan mereka yang beraktivitas di pesisir dan lautan semakin memperparah permasalahan yang ada. Diperlukan sejumlah perencanaan dan tindakan untuk mengembangkan potensi kelautan yang dimiliki Bengkulu.  Ada beberapa langkah yang harus diperhatikan atau dilakukan oleh pemerintah Bengkulu untuk mengembangkan bidang kelautan sehingga memberikan kemakmuran bagi masyarakat, antara lain:

  1. Kevalidan data bidang kelautan

Pembangunan bidang kelautan tentu harus mempertimbangkan data, baik potensi maupun permasalahan yang terjadi. Invetarisir bidang kelautan menjadi langkah awal dalam mengambil setiap kebijakan.

  1. Karateristik dan lokal wisdom masyarakat pesisir

Karakter dan tradisi mayarakat pesisir tentu sangat berbeda dengan masyarakat pegunungan. Karakter masyarakat pesisir identik dengan individu yang “keras”, bukan tanpa sebab jika karakter tersebut melekat pada diri masyarakat pesisir. Ketergantungan pada laut yang mempunyai kondisi alam yang sangat susah ditaklukan membentuk karakter tersebut. Pola hidup masyarakat pesisir juga terkesan konsumtif. Belenggu kemiskinan membuat mereka tidak mampu memenuhi keinginannya, sehingga jika mempunyai pendapatan yang berlebih akan digunakan secara berlebihan untuk memuaskan keinginan tersebut. Secara kebudayaan masyarakat pesisir tidak terlepas dari klise-klise adat dan kepercayaan ghaib. Program pembangunan perlu mempertimbangan karakteristik dan kebudayaan yang dimiliki sehingga program tersebut dapat diterima oleh masyarakat dan tidak menimbulkan tekanan-tekanan sosial.

  1. Rancangan Tata Ruang Laut (RTRL)

Sama seperti pembangunan di darat, pembangunan kawasan lautpun harus memiliki RTRL. Pemanfaatan kawasan pesisir dan laut harus diatur secara baik, sehingga pemanfaatan masing-masing sektor dibidang kelautan tidak mengalami tumpang tindih yang berdampak terhadap konflik secara horizontal pada tataran masyarakat. Dengan adanya RTRL tersebut diharapkan 7 sektor dalam bidang kelautan tersebut bisa saling mendukung antara yang satu dengan yang lainnya.

  1. Rencana Jangka Menengah dan Panjang (RJMP)

Setiap pembangunan dalam bidang apapun harus memiliki RJMP. Bidang kelautan yang selama ini selalu terpinggirkan tentu harus dibangun dengan “energi” yang ekstra. Pembangunan tidak bisa dilakukan dalam waktu yang singkat, kompleksitas permasalahan dan kemampuan daerah secara ekonomi dll menyebabkan bidang ini harus dibangun secara bertahap. Perlu komitmen bersama, walaupun pimpinan pemerintahan terus berganti namun arah dan pembangunan tetap berada dalam satu garis. Jika kita berkaca pada negara-negara yang berjaya pada bidang kelautan seperti China, Amerika dan Inggris, mereka sudah mempunyai rancangan dalam bentuk “Blue Print” yang secara konsisten diaplikasikan terlepas dari latarbelakang politik pemimpinnya.

  1. Peningkatan SDM Kelautan

Sumberdaya yang berkualitas dengan kapasitas yang mendukung secara konsepsional, teknis dan penguasaan teknologi merupakan syarat dalam pengelolaan bidang kelautan. Ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk meningkatkan SDM kelautan antara lain: Peningkatan kapasitas aparat pemerintahan daerah khususnya yang berkiprah pada bidang kelautan dalam memahami dan mengelola SDA yang dimiliki melalui pelatihan maupun pendidikan formal sampai tingkat pasca sarjana; Peningkatan kapsitas masyarakat lokal dalam pengelolaan kelautan secara berkelanjutan, termasuk pengolahan hasil kelautan dan tata niaga; Pembangunan pusat pelatihan keterampilan di bidang kelautan; menyelenggarakan pelatihan untuk penjaga pantai (baywatch) di daerah tujuan wisata bahari; dan memasukkan kurikulum tentang kelautan  pada sekolah dasar sampai sekolah lanjutan.

  1. Pembangunan Fasilitas

Fasilitas merupakan satu faktor produksi yang menunjang dalam bidang kelautan. Fasilitas bidang kelautan seperti pelabuhan, baik pelabuhan barang dan penumpang maupun perikanan; modernisasi kapal perikanan, penumpang dan barang serta fasilitas yang menunjang; perhotelan dan sentra kuliner di kawasan wisata bahari; dan akses transportasi menuju kawasan-kawasan yang memiliki sektor-sektor kelautan harus tersedia.

  1. Political Will dan Political Action

Komitmen pemerintah daerah baik secara kemauan dan aksi dalam membangun bidang kelautan merupakan faktor kunci. Penganggaran APBD untuk bidang kelautan harus mencerminkan kemauan tersebut, selama ini bisa kita amati bahwa anggaran pembangunan bidang kelautan sangat minim jika dibandingkan dengan bidang-bidang yang lain. Isu pembangunan kelautan tidak boleh hanya menjadi komoditi politik yang justru semakin memperparah permasalahan yang sudah demikian komplek.

Jika pembangunan bidang kelautan dilakukan dengan mempertimbangkan langkah-langkah tersebut, kemakmuran masyarakat dari bidang kelautan bukanlah sesuatu hal yang mustahil. Perlu terobosan-terobosan kreatif dan kongkrit dari pemerintah daerah untuk mewujudkannya. Pembangunan bidang kelautan merupakan suatu keniscayaan, potensi besar yang dimiliki Bengkulu pada bidang kelautan harus bisa dikelola secara berkelanjutan.

*Penulis Adalah Kandidat Master Ekonomi Sumberdaya Kelautan Tropika IPB, Alumni Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan UNDIP Semarang, dan Mantan Koordinator Kaderisasi PC PMII Kota Semarang

gerbang 86

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *