Mahfud MD Paparkan Alasan Pilkada Serentak Tetap Berlangsung Desember Mahfud MD Paparkan Alasan Pilkada Serentak Tetap Berlangsung Desember
Menteri koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD.
GerbangBengkulu – Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD memastikan, Pilkada serentak akan tetap berlangsung di tengah Pandemi Covid-19. Pilkada serentak... Mahfud MD Paparkan Alasan Pilkada Serentak Tetap Berlangsung Desember

GerbangBengkulu – Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD memastikan, Pilkada serentak akan tetap berlangsung di tengah Pandemi Covid-19. Pilkada serentak tersebut akan diselenggarakan pada tanggal 9 Desember 2020 mendatang. 

Pilkada serentak 2020 digelar di 270 wilayah di Indonesia, meliputi 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota. Sebelumnya, pemungutan suara akan digelar pada 23 September. Namun kata Mahfud, akibat pandemi Covid-19, pencoblosan diundur hingga 9 Desember 2020
“Pilkada tahun ini dilaksanakan 9 Desember 2020, setelah ditunda dua bulan lebih. Rencana semula 23 September. Tetapi karena ada pandemi, ditunda,” kata Mahfud saat menyampaikan keynote speech dalam webinar bertajuk Pilkada dan Konsolidasi Demokrasi Lokal yang diselenggarakan oleh MMD Initiative, Sabtu (5/9/2020).

Penetapan tanggal 9 Desember untuk agenda politik di Indonesia tersebut sudah tidak perlu diperdebatkan lagi.

“Keputusan ini sudah final, tidak perlu dipersoalkan lagi,” imbuhnya.

Hadir dalam webinar ini, Peneliti Utama Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro, Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan, Peneliti ICW Donal Fariz, dan Direktur Perludem Khoirunnisa. Selain itu, lebih dari 150 peserta webinar antusias mengikuti diskusi soal pilkada serentak ini.

Dikatakan Mahfud, keputusan menyelenggarakan Pilkada dalam situasi pandemi setelah debat panjang di ruang publik maupun di rapat resmi. Baik dari partai politik, pemerintah, KPU dan Bawaslu, akhirnya setuju Pilkada berlangsung Desember dengan protokol kesehatan Covid-19 yang ketat. 

“Jadi apa nggak diselenggarakan saja? Akan mengutamakan Pilkada, atau keselamatan warga? Opsinya Desember 2020, Maret 2021, atau sekaligus 2022. Bahkan ada yang menyarankan ditunda sampai korona kelar. Akhirnya, keputusannya Pilkada ditunda sampai Desember 2020. Tepatnya 9 Desember,” terangnya.

Alasan Pilkada tetap berlangsung tahun ini, kata Mahfud, karena mayoritas di berbagai negara, pemilu nasional maupun lokal tetap berlangsung meski tengah pandemi.

Kedua, karena belum ada yang dapat memastikan kapan pandemi Covid-19 ini berakhir. “Jadi mau ditunda sampai kapan? Siapa yang bisa memastikan kapan korona berakhir dan melandai. Dulu katanya September, Desember, melandai. Sekarang, bahkan WHO memperkirakan, tidak akan pernah berakhir. Nah, kalau tidak pasti begini, ya kalender konstitusional harus tetap berjalan. Tentu dengan protokol kesehatan Covid-19 agar penyebaran virus tak terjadi,” papar Mahfud.

Mahfud yang juga Dewan Pembina MMD Initiative ini menambahkan, pemerintah daerah harus tetap berjalan dengan optimal. Caranya, dengan dipimpin kepala daerah definitif.

“Kalau satu dua daerah yang diangkat menjadi Plt, mungkin masih bisa saja. Nah ini 270 daerah, kan tidak bisa. Pemerintah akan berjalan tidak normal. Tidak sekuat dan seoptimal pejabat definitif,” tandas Eks Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini.

Peneliti Utama Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro meminta penyelenggara pemilu sudah harus menyiapkan berbagai piranti protokol kesehatan untuk penyelenggaraan Pilkada serentak di 270 daerah.

“Tahapannya sudah dimulai. Pendaftaran sudah. Sudah hiruk pikuk juga. Protokol kesehatan ini penting sekali. Jangan sampai orang yang terpapar Covid-19 meningkat tajam setelah gelaran Pilkada,” imbau Wiwiek, sapaan akrab Siti Zuhro.

Dia pun berharap, kualitas demokrasi Pilkada langsung harus meningkat. Dia menilai, ada hikmah di balik pandemi Corona Covid-19 melanda. Karena minim kontak langsung, bisa menjauhkan kebiasaan praktik buruk pilkada sebelum-sebelumnya.

“Semoga tidak terlalu kental money politic-nya. Harapannya, ada peningkatan kualitas. Jangan stagnan sarat dengan penyimpangan dan pelanggaran. Pilkada kali ini jadi penuh dengan keadaban dan sehat. Ada konsolidasi demokrasi tingkat lokal. Jangan sampai ada konflik dan silang sengketa yang massif. Kemudian semoga menghasilkan kepala daerah yang good governance. Bukan yang enam bulan sudah di-OTT KPK,” harap dia.

Dia mengingatkan, jika Pilkada di tengah pandemi pun pelanggaran semakin banyak dan kualitas demokrasi kian menurun, maka harus ada evaluasi total.

“Di tengah keprihatinan, keterbatasan pandemi Covid-19, kok Pilkada enggak menguntungkan masyarakat di daerah. Malah menimbulkan konflik dan kekisruhan, nilai lokal tergerus dan akibat negatif lainnya, daerah makin jeblok, sudah saatnya Pilkada langsung dievaluasi,” tandasnya.(Red)

gerbang 86

No comments so far.

Be first to leave comment below.

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *