Lelang Jabatan Amanat Politik Rakyat Lelang Jabatan Amanat Politik Rakyat
Oleh : Feri Sapran Edi Wijaya* Sebenarnya tidak ada yang istimewa dalam hal pelaksanaan lelang jabatan, sebab lelang jabatan itu sendiri sudah diatur dalam... Lelang Jabatan Amanat Politik Rakyat

Oleh : Feri Sapran Edi Wijaya*

Sebenarnya tidak ada yang istimewa dalam hal pelaksanaan lelang jabatan, sebab lelang jabatan itu sendiri sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Artinya lelang jabatan adalah peristiwa normal, rutin dan memang seharusnya terjadi dalam suksesi kepemimpinan di suatu daerah.

Semua aparatur negara memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk bisa mengisi jabatan struktural di pemerintahan. Bahkan dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 tahun 2014, tentang tata cara pengisian jabatan pimpinan tinggi secara terbuka di lingkungan instansi pemerintah telah diatur.

Sesuai UU, tim pansel yang dipilih terdiri atas 55% dari unsur eksternal dan 45% dari internal. Unsur eksteral bisa melibatkan akademisi atau praktisi sedangkan internal adalah dari Pemprov itu sendiri.

Untuk menghindari persepsi yang kurang baik dari masyarakat, baiknya pemerintah Provinsi Bengkulu dalam hal ini Ridwan Mukti menyerahkan sepenuhnya pada unsur eksternal dengan kata lain 100% tim pansel dari akademisi atau praktisi.

Proses lelang jabatan yang bersifat terbuka ini, membuka ruang bagi pemerintah untuk memilih SDM terbaik dari seluruh Indonesia.

Lelang jabatan di Bengkulu sebenarnya biasa-biasa saja, hanya saja ada upaya dari sekelompok orang untuk menarik-narik permasalahan lelang jabatan ini seolah inkonstitusional, terlalu dipolitisir, tentu dengan motif bermacam-macam. Tidak lebih upaya memberikan daya tekan kepada pemerintahan Ridwan Mukti-Rohidin Mersyah agar berbagi kue, dan show power.

Sejatinya hubungan masyarakat dan pemerintahan adalah simbiosis mutualisme, sebuah harmoni yang saling mengguntungkan, namun bila pendekatannya adalah melalui cara-cara show of power, maka bukan tidak mungkin simbiosis mutalisme berbelok makna menjadi “Maling berjamaah”

Keputusan masyarakat Bengkulu untuk memilih Ridwan Mukti-Rohidin Mersyah sejatinya adalah perintah politik rakyat kepada keduanya, untuk mengganti seluruh SKPD berikut kroni-kroni pemerintahan yang kurang memiliki kinerja baik. Kemenagan Ridwan Mukti-Rohidin Mersyah adalah wujud suara rakyat yang tidak terpuaskan oleh kepemimpinan sebelumnya, maka akan menjadi aneh bila Ridwan Mukti-Rohidin Mersyah tidak melakukan reformasi total terhadap SKPD di provinsi Bengkulu, dengan kata lain Ridwan Mukti-Rohidin Mersyah tidak patuh terhadap amanat suara rakyat.

Silahkan DUO RM (sapaan akrab Ridwan Mukti-Rohidin Mersyah) memilih siapapun yang layak dan dapat berkerja sama memajukan Bengkulu, asal tidak bertentangan dengan UU ASN. Pilihlah orang yang benar-benar kompeten dan memiliki kemauan besar membangun Bengkulu, karena punya kemampuan saja tidak cukup jika tidak dibarengi dengan kemauan yang besar memajukan daerah.

Sedari itu DUO RM tak perlu ragu dan bimbang untuk mengesekusi amanat politik rakyat tersebut, menuju Bengkulu Baru, sesuai dengan Jargon Politik DUO RM pada PILGUB lalu. Bengkulu Baru yang memberikan banyak space kepada ruang-ruang publik untuk menekan ketegangan sosial rakyat, bukan mengkerdilkan ruang publik. Hasta La Victoria Siempre DUO RM.

 

*Feri Sapran Edi WijayaAktifis Bengkulu dan Mantan Komandan Barisan Relawan Jokowi Presiden (Bara-JP) Provinsi Bengkulu.

gerbang 86

No comments so far.

Be first to leave comment below.

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *