Kadis PMD : Besaran Honor BPD telah Diatur Oleh Perda, tidak Perlu Menunggu Perbub Kadis PMD : Besaran Honor BPD telah Diatur Oleh Perda, tidak Perlu Menunggu Perbub
GerbangBengkulu – Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Seluma, Zaimi Tuhib menyatakan gaji Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) beserta anggotanya telah diatur oleh... Kadis PMD : Besaran Honor BPD telah Diatur Oleh Perda, tidak Perlu Menunggu Perbub

GerbangBengkulu – Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Seluma, Zaimi Tuhib menyatakan gaji Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) beserta anggotanya telah diatur oleh Peraturan Daerah.

“Kalau masalah honor BPD, kita telah ada Perdanya. Dalam Perdanya disitu diatur tentang besaran gaji, untuk Ketua setengah dari gaji kepala desa dan anggota 40 persen dari gaji kepala desa, itu tertinggi,” terang Zaimi didampingi oleh Sekretaris Dinas PMD Sukran Efendi, Selasa 3 Maret 2018.

Para pendamping desa dengan kepala pemerintahan desa diminta untuk merujuk kepada Perda Nomor 3 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa.

Kalau desa ragu-ragu, pemerintahan desa bisa berkoordinasi dengan kecamatan atau Dinas PMD.

“Kenapa tunjangan staf BPD tidak diatur oleh Perbub, karena sudah ada Perdanya, itu jelas. Karena Perda itu tingkatannya lebih tinggi dari Perbub (peraturan bupati),” jelas orang nomor satu di jajaran Dinas PMD Seluma.

Dari data yang dihimpun GerbangBengkulu.com, beberapa desa di Kecamatan Air Periukan, besaran honor anggota BPD belum merujuk sesuai Perda tentang Badan Permusyawaratan Desa.

Bahkan, ada Ketua BPD telah menerima honor separuh dari gaji kepala desa, namun anggotanya belum menerima honor seperti ketentuan Perda.

Disisi lain, sejak Tahun 2017 desa-desa lain telah merujuk kepada Perda tentang BPD, ketua menerima honor sebesar Rp 1,5 juta dan anggota Badan Permusyawaratan Desa mendapatkan 1,2 juta. (azm009)

Admin 93

No comments so far.

Be first to leave comment below.

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *