Gelar Aksi Demontrasi Ratusan Pelaku Seni Bengkulu Utara “Goyang” di Kantor Bupati Gelar Aksi Demontrasi Ratusan Pelaku Seni Bengkulu Utara “Goyang” di Kantor Bupati
Puluhan pendemo berjoget didepan kantor Bupati Bengkulu Utara dengan pengawalan ketat Kepolisian
GerbangBengkulu – Ratusan pekerja seni Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu, melakukan demonstrasi di kantor Pemkab setempat. Aksi ini dilakukan sebagai bentuk protes terkait sejumlah... Gelar Aksi Demontrasi Ratusan Pelaku Seni Bengkulu Utara “Goyang” di Kantor Bupati

GerbangBengkulu – Ratusan pekerja seni Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu, melakukan demonstrasi di kantor Pemkab setempat. Aksi ini dilakukan sebagai bentuk protes terkait sejumlah kebijakan yang berdampak pendapatan para pelaku seni, Kamis (30/7/2020).

 

Dengan pengawalan ketat otoritas Kepolisian, para penyanyi, pemilik hiburan orgen tunggal, kuda kepang dan Master of Ceremony, melakukan aksi didepan kantor Bupati Bengkulu Utara sekira pukul 09.30 WIB.

Sejumlah tuntutan dilayangkan kepada Bupati Bengkulu Utara untuk mencabut surat edaran himbauan melalui gugus tugas tentang larangan musik dan Kuda Kepang serta hiburan lainnya saat Pandemi.

Mengutuk keras atas adanya oknum yang mengintimidasi masyarakat untuk tidak menggunakan Organ Tunggal (Musik) dan hiburan dalam acara syukuran ataupun permikahan serta acara lainnya.

Selain itu, Bupati Bengkulu Utara diminta menerbitkan surat edaran baru serta mempermudah perizinan dalam mengadakan acara hiburan dalam hajatan apapun. Permintaan penerbitan surat edaran baru, Persatuan Pekerja Seni Bengkulu Utara memberikan jeda selambat-lambatnya 4 hari.

“Jika tidak diindahkan maka Persatuan Pekerja Seni Bengkulu Utara akan kembali melakukan demo dengan massa aksi yang lebih besar,” kata salah satu negosiator aksi Widayadi.

Disisi lain, pelaku seni meminta lembaga DPRD Kapupaten Bengkulu Utara untuk memfollow up hasil pantauan dana Covid-19 melalui team Pansus dan Jika terdapat keganjalan maka Persatuan Pekerja Seni Bengkulu Utara (PPSBU) menuntut lembaga legislatif untuk memenuhi rekomendasi pansus Covid-19 agar dilaporkan kepada Aparat Penegak Hukum (APH).

Pemerintah daerah berjanji akan berkordinasi dengan unsur pimpinan untuk membahas kondisi ini.”Kami juga turut prihatin atas apa yang menjadi keluhan para pekerja seni ini selama dilanda pandemi. Setelah ini akan kita koordinasikan dengan unsur pimpinan,” ucap Sekda Bengkulu Utara, Haryadi. (Ism006)

gerbang 86

No comments so far.

Be first to leave comment below.

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *