Gandeng Bawaslu dan KPU, PWI Bengkulu Ajak Pers Memahami Aturan Pemilu Terkini Gandeng Bawaslu dan KPU, PWI Bengkulu Ajak Pers Memahami Aturan Pemilu Terkini
GerbangBengkulu – Bertempat di Hotel Xtra Bengkulu, puluhan jurnalis dari media cetak, elektronik dan daring mengikuti diklat yang diselenggarakan oleh Persatuan Wartawan Indonesia (PWI)... Gandeng Bawaslu dan KPU, PWI Bengkulu Ajak Pers Memahami Aturan Pemilu Terkini

GerbangBengkulu – Bertempat di Hotel Xtra Bengkulu, puluhan jurnalis dari media cetak, elektronik dan daring mengikuti diklat yang diselenggarakan oleh Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Bengkulu, Kamis 27 Desember 2018.

Plt. Ketua PWI Bengkulu Sahyarudin menyampaikan, memasuki tahun politik dirinya mengajak insan pers, khususnya para jurnalis untuk memahami aturan pemilu terkini, serta berperan dalam melawan berita hoax.

Untuk memperkuat peranan pers menghadapi pemilu serentak pada April 2019, PWI melaksanakan pendidikan dan pelatihan para jurnalis dengan menghadirkan narasumber dari Bawaslu dan KPU Provinsi Bengkulu.

Anggota Bawaslu Provinsi Bengkulu Ediansyah Hasan yang hadir dalam kesempatan tersebut memberikan materi terkait aturan dan rambu-rambu peliputan dalam Pemilu 2019.

Sementara itu, Ketua KPU Provinsi Bengkulu Irwan Saputra memaparkan substansi UU Pemilu No.7 Tahun 2017 dengan pemilu sebelumnya.

“Jika pemilu sebelumnya jumlah surat suara cadangan sebesar 2,5 persen, maka pada pemilu mendatang surat suara cadangan di setiap TPS tinggal 2 persen,” jelas Irwan.

KPU menjamin, Pemilu 2019 adalah pemilu yang bekualitas dan mengelola semua keuangan secara akuntabel.

Irwan memaparkan sejumlah kendalanya di KPU, diantarnya terkait regulasi yang selalu berubah-ubah.

“Regulasi selalu terbit mepet dengan pelaksanaan. Bahkan, tahapan sudah dimulai namun regulasinya belum ada,” ungkap Irwan.

Hal itu terjadi karena adanya perbebatan di DPR, salah satunya adalah soal DPTb (Daftar Pemilih Tambahan).

Peraturan sebelumnya, pemilih DPTb akan memperoleh jumlah surat suara yang sama, untuk memilih calon di DPRD Kabupaten, DPRD Provinsi, DPR RI, DPD dan Presiden.

“Ada satu pihak, kelompok di Komisi II yang menghendaki orang yang pindah memilih ini harus dibatasi diberikan (surat suara) sesuai dapil kepindahannya,” beber Irwan.

Dijelaskan, jika pemilih tersebut pindah kabupaten maka ia hanya memperoleh 4 kertas suara, karena ia sudah berada di luar daerah pemilihan. Karena setiap kabupaten dan provinsi memiliki daerah pemilihan (dapil) masing-masing.

“Jika ia pindah provinsi maka pemilih itu hanya bisa memilih presiden dan wakil, dan ini yang masih diperdebatkan,” tandas Irwan. (azm009)

Admin 93

No comments so far.

Be first to leave comment below.

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *