Gaji Tak Kunjung Dibayarkan, Polisi Selidiki Dugaan Korupsi di KPU Seluma Gaji Tak Kunjung Dibayarkan, Polisi Selidiki Dugaan Korupsi di KPU Seluma
GerbangBengkulu – Ditemui di ruang Tipikor Polres Seluma, Kasat Reskrim AKP Rizka Fadhila bersama Kanit Tipikor Iptu Denny Siregar menyatakan, penyidik masih mengumpulkan alat... Gaji Tak Kunjung Dibayarkan, Polisi Selidiki Dugaan Korupsi di KPU Seluma

GerbangBengkulu – Ditemui di ruang Tipikor Polres Seluma, Kasat Reskrim AKP Rizka Fadhila bersama Kanit Tipikor Iptu Denny Siregar menyatakan, penyidik masih mengumpulkan alat bukti untuk mengungkap adanya dugaan korupsi di KPU Seluma, Senin 8 Juli 2019.

Penyelidikan itu berawal dari belum dibayarkannya gaji anggota PPK dan PPS di tiga kecamatan, yakni di  Kecamatan Semidang Alas Maras, Kecamatan Alas Maras dan Kecamatan Ulu Talo pada bulan November dan Desember 2018.

“Penanganan perkara KPU saat ini masih dalam penyelidikan, dalam waktu dekat kita akan gelar perkara,” jelas Rizka.

Terakhir, pihaknya telah berkoordinasi dengan BPKP untuk mengetahui hasil audit dari KPU Pusat.

Kanit Tipikor yang duduk disamping Kasat Reskrim saat dikonfirmasi dugaan korupsi dalam pembayaran honor oleh KPU menyampaikan, setiap penyimpangan uang negara ranahnya adalah korupsi.

“Honor PPK bersumber dari uang APBN, kalau bicara uang negara ranahnya adalah korupsi,” tegas Denny.

Namun, terkait honor Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di 3 kecamatan di Kabupaten Seluma yang belum dibayarkan KPU Seluma, penyidik masih menunggu hasil audit dari BPKP Bengkulu.

Selain telah mengantongi LHA Inspektorat dan LHA KPU Pusat, penyidik mengaku telah mengantongi sejumlah dokumen terkait pembayaran PPK.

“Kita berkoordinasi dengan BPKP untuk mengetahui ada tidak uang negara yang dirugikan, untuk mengetahui legal formalnya,” tegas Denny.

Kasat Reskrim menambahkan, penyidik saat ini tengah fokus pada obyek perkara dugaan korupsi.

“Kita ini baru mengarah kepada obyek perkaranya, apakah perbuatan tersebut, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan alat bukti sudah mencukupi,” kata Rizka.

Ketika obyek sudah terpenuhi, tambah Rizka, disitu ada obyek tindak pidana yang dicocokkan dengan alat bukti. Barulah diketahui siapa subyek yang harus mempertanggungjawabkan untuk dimintai pertanggungjawabannya.

“Untuk tindak pidana korupsi bukan penyidik yang menyimpulkan. Unsur terpenuhi, kemudian berapa nilai kerugian dan nominal, itu bukan (wewenang-red) penyidik, itu adalah ranah APIP dan auditor. Jadi prosesnya lama. Kita mengumpulan keterangan-keterangan dari pejabat yang berkompeten baru menyimpulan ada tidaknya suatu tindak pidana korupsi,” jelas Rizka. (azm009)

Admin 93

No comments so far.

Be first to leave comment below.

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *