Dipenghujung Tahun Pemprov Terima LHP Kinerja dari BPK RI Dipenghujung Tahun Pemprov Terima LHP Kinerja dari BPK RI
GerbangBengkulu – Dipenghujung tahun, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Provinsi Bengkulu, menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksanaan (LHP) Kinerja Semester II Anggaran 2019 pada Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota... Dipenghujung Tahun Pemprov Terima LHP Kinerja dari BPK RI

GerbangBengkulu – Dipenghujung tahun, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Provinsi Bengkulu, menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksanaan (LHP) Kinerja Semester II Anggaran 2019 pada Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota di Wilayah Bengkulu oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, di kantor BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu.

LHP Kinerja tersebut merupakan hasil dari pemeriksaan kinerja efektifitas pengelolaan Belanja Daerah untuk meningkatkan pembangunan manusia tahun anggaran 2016 – 2018 pada Pemerintah Provinsi Bengkulu.

LHP Kinerja Pemerintah Provinsi Bengkulu tersebut diserahkan oleh Kepala Perwakilan BPK Provinsi Bengkulu R. Aryo Seto Bomantari kepada Wakil Gubernur Bengkulu Dedy Ermansyah sebagai perwakilan dari Permerintah Provinsi Bengkulu serta kepada DPRD Provinsi Bengkulu.

Selain Pemerintah Provinsi Bengkulu, Kabupaten Kepahiang, yang diterima oleh Bupati Kepahiang Hidayatullah Sjahid juga menerima Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja dari BPK RI.

Dalam keterangannya, Kepala Perwakilan BPK Provinsi Bengkulu R. Aryo Seto Bomantari mengatakan, lingkup pemeriksaan kinerja pada pemerintah daerah meliputi program dan kegiatan di bidang kesehatan, pendidikan dan ekonomi yang merupakan dimensi-dimensi pengukuran Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

“Meliputi upaya pemerintah daerah melalui penerbitan dan implementasi peraturan-peraturan daerah yang dapat mendorong peran swasta dan masyarakat di bidang pendidikan, kesehatan dan perekonomian yang dapat meningkatkan pembangunan manusia di daerah,” sampai Aryo Seto, Selasa (31/12).

Dalam pemeriksaan yang dilakukan, jelasnya, ada beberapa temuan yang didapat. Hal itu diharapkan dapat segera ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah sehingga dapat menjadi bahan evaluasi kedepannya.

“BPK menyimpulkan, jika tidak segera diatasi oleh Pemerintah Provinsi Bengkulu, maka permasalahan-permasalahan tersebut dapat mempengaruhi efektivitas pengelolaan belanja daerah untuk peningkatan pembangunan manusia,” tegasnya.

Wakil Gubernur Bengkulu Dedy Ermansyah usai menerima LHP Kinerja Pemerintah Provinsi Bengkulu tersebut menegaskan untuk segera menindaklanjuti temuan yang didapat oleh BPK tersebut dan akan segera memperbaikinya.

“LHP ini sudah kami terima dan akan segera kami tindaklanjuti dan akan kami perbaiki bersama jajaran kami,” sampai Wagub Dedy.

Dedy berharap, kedepannya adanya kerjsama yang lebih baik lagi BPK dengan pemerintah daerah serta dapat terus membimbing pemerintah Proivinsi Bengkulu dalam mengelola anggaran.

“Kami berharap kedepannya Harmonisasi lebih dapat dibangun lagi dan kami sangat berharap adanya kerjasama dan bimbingan dari BPK kepada kami pemerintah Provinsi Bengkulu dalam upaya menciptakan pemerintah yang bersih dan baik,” ujarnya.

gerbang 86

No comments so far.

Be first to leave comment below.

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *