Aliansi Pemuda Sumedang Dorong Pemerintah Evaluasi dan Bubarkan FPI Aliansi Pemuda Sumedang Dorong Pemerintah Evaluasi dan Bubarkan FPI
Aliansi Pemuda Kabupaten Sumedang
GerbangBengkulu – Pemuda memiliki tanggungjawab dan beban yang sangat besar terhadap kehidupan berbangsa, termasuk dalam upaya menangkal penyebaran paham Radikal yang akhir-akhir ini makin... Aliansi Pemuda Sumedang Dorong Pemerintah Evaluasi dan Bubarkan FPI

GerbangBengkulu – Pemuda memiliki tanggungjawab dan beban yang sangat besar terhadap kehidupan berbangsa, termasuk dalam upaya menangkal penyebaran paham Radikal yang akhir-akhir ini makin massif disebarkan melalui berbagai cara baik melalui kajian-kajian ofline maupun media online.

Peran pemuda dalam menangkal radikalisme ini haruslah dimulai dengan menambah wawasan baik wawasan kebangsaan maupun wawasan keagamaan, sebab luasnya wawasan mampu menghantarkan seseorang untuk bersikap toleran.
Memperbanyak wawasan dan pemahaman agama memiliki peran menangkal Radikalisme. Sikap radikal dan intoleran seringkali lahir dari mereka yang memiliki wawasan keagamaan yang sempit sehingga beranggapan bahwa kebenaran hanyalah apa yang ia ketahui dan pahami.
Sikap inilah kemudian muncul sikap keras terhadap kelompok yang tidak sepaham, pembubaran kegiatan yang tidak sesuai dengan paham mereka, melakukan intimidasi baik sikap maupun verbal serta melakukan penyerangan terhadap kelompok lain dengan alasan agama.
“Semakin bertambah wawasan seseorang semakin kecil kemungkinan ia menganggap salah orang lain yang berbeda pandangan” demikian kata Mutiara arab menyatakan.
Ungkapan ini merupakan gambaran bahwa cara melawan paham radikal adalah dengan memperkaya diri dengan wawasan keagamaan yang tepat.
Keluasan wawasan akan menghantarkan pada seseorang untuk lebih terbuka dengan berbagai pandangan yang berbeda sehingga mampu menghantarkan seseorang untuk bersikap toleran dan senantiasa menjaga kerukunan dan persatuan
Kaum muda harus memiliki sikap selektif dan hati-hati dalam memilih kajian, kelompok perkumpulan maupun guru agama.

Betapa sering generasi muda yang memiliki semangat keagamaan yang baik, namun terjerumus dalam lingkaran kelompok radikal karena salah memilih guru agama maupun pengajian-pengajian agama.
Kelompok radikal dan intoleran sangat massif menyebarkan paham mereka melalui media-media online. Hal ini merupakan tantangan bagi pemuda untuk mengambil peran dalam menangkal sasaran paham intoleran dan radikal.
Menyikapi hal itu kaum muda harus benar-benar selektif dalam memilih media yang menyebarkan narasi keagamaan. jika suatu media menyebarkan narasi provokasi dan radikal maka, kaum muda harus bangkit dan melakukan perlawanan terhadap sebaran paham radikal dan intoleran yang mereka sebarkan.
Dengan terlebih dahulu memperbanyak wawasan keagamaan secara tepat dan mengambil dari guru yang tepat, agar tidak malah terseret ajakan kelompok intoleran dan radikal yang mengatasnamakan agama.
Namun sangat disayangkan, sebagian masyarakat Indonesia menanggapi kasus yang masuk kategori radikalisme ini dengan cukup apatis. Tindakan radikalisme, intoleransi dan terorisme kerap dikait-kaitkan dengan fenomena politik negara.

Entah itu tudingan pengalihan isu atau unsur kesengajaan yang dibuat-buat penguasa. Kalau memang itu benar, sungguh tidak berprikemanusiaan. Kalau kita mau berpikir lebih dalam, apapun tindakan kekerasan intoleransi dan terorisme, kita semua harus benar-benar mengutuknya, lalu berikhtiar sekuat tenaga agar kejadian tidak berulang dengan menggali dan menemukan akar masalahnya. Setelah itu kita bersama-sama mencabut akar tersebut hingga tuntas. Bagaimanapun juga kejadian di Jakarta sangat menohok kita, apalagi umat Islam yang menjadi mayoritas penduduk di Indonesia, setelah ada pengakuan dari ISIS. Khususnya lagi menohok kaum muda Indonesia karena para pelaku peledakan bom masih berusia 20-30 an tahun.

Terbukti berdasarkan kajian yang dilakukan Setara Institute dan The Wahid Institute, juga Fahmina Institute menyebut bahwa Indonesia merupakan negara yang rawan dengan tindakan kekerasan dengan mengatasnamakan agama. Dimana Provinsi Jawa Barat mendapat rapor merah sebagai daerah dengan kasus tindakan intoleransi yang mengatasnamakan agama paling tinggi dibandingkan dengan provinsi lain. Dan yang mengejutkan adalah para pelaku teror rata-rata masih berusia muda. Bukti bahwa usia muda sangat rentan menjadi pelaku teror adalah data dari Setara Institute bahwa satu dari 14 siswa di Jakarta dan Bandung setuju atas keberadaan Islamic State (IS).

Bangsa Indonesia yang majemuk dan hidup dalam naungan Pancasila dan UUD 1945 menyisakan persoalan pelik seperti itu. Dari catatan-catatan tersebut diatas motif dari tindakan-tindakan kekerasan memang berasal dari perbedaan paham di internal umat beragama, khususnya umat Islam. Perbedaan terkait praktek ibadah, praktek bernegara, dan aqidah. Kita masih sering mendengar bahwa Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan “thagut”/setan, sehingga sistem negara mesti berdasarkan khilafah Islamiyyah. Hukum positif di negara kita mesti dirubah dengan penerapan syari’at Islam. Jika tidak demikian maka negara tersebut beserta penduduknya menjadi kafir. Jika kafir maka halal darahnya.

Pernyataan demikianlah yang sering FPI propagandakan. Yang kemudian dijadikan dalil atas keharusan untuk melakukan tindakan intoleran, radikal dan kekerasan di negara Indonesia. Padahal menjaga nyawa manusia (hifdz al-Nafs) merupakan bagian penting dari tujuan universal syari’at Islam (maqashid al-Syari’ah) selain merawat agama (hifdz al-Din), merawat akal (hifdz al-‘Aql), merawat keturunan (hifdz al-Nasl), merawat harta (hifdz al-Mal), kebebasan (al-Hurriyah), dan kesetaraan (al-Musawa).

Persoalan tersebut sudah saatnya menjadi agenda pemuda Indonesia hari ini. Kita harus segera menyingsingkan lengan baju dan mencurahkan segala kekuatan untuk berkontribusi secara nyata dalam mengurai persoalan radikalisme yang tumbuh dalam tubuh umat. Fenomena kekerasan atas nama agama inilah sering kali dikenal dengan sebutan radikalisme agama. Abdul Moqsit Ghazali malah mengatakan bahwa Radikalisme, intoleransi agama adalah akar dari terorisme. Fenomena radikalisme agama ini dapat terlihat dari tindakan-tindakan anarkis yang mengatasnamakan agama dari suatu kelompok terhadap kelompok lain yang berbeda keyakinan dan pemahaman dengan kelompok tersebut.

Lalu bagaimanakah peran pemuda? Apakah hanya diam saja melihat kejadian seperti ini dan berharap damai akan datang dengan sendirinya?. Tentu kita perlu melakukan kerja-kerja berupa ikhtiar untuk menangkal dan memerangi radikalisme-terorisme ini. Diam bukan berati emas dalam perkara ini. Sebagai pemuda sepantasnya kita perlu untuk menangkal adanya kekerasan agama atau terorisme dengan berbagai ikhtiar.

Apabila para pemimpinnya sering menyerang pemerintah dan mengajak anggotanya untuk bertindak beringas. Maka watak anak buahnyapun tidak akan jauh berbeda dengan pemimpinnya. Jika pemimpinnya baik pasti anggotanya juga akan baik.

Analogi tersebut tentu bisa menjadi acuan bagi kita dalam menyikapi Ormas FPI yang Izinnya telah habis, mengetahui hal tersebut warganet turut berkicau dan menyuarakan tolak perpanjangan izin FPI di berbagai linimasa media sosial.

Lantas apa yang membuat banyak orang tidak merasa respek dengan Ormas pimpinan Habib Rizieq tersebut? Mungkin kita sudah bisa menerka – nerka jawabannya, karena FPI memiliki rekam jejak kekerasan yang tidak sedikit dan ucapan kasar yang jauh dari kesan sejuk.

Salah satunya adalah ketika Habib Rizieq mengatakan bahwa Gus Dur Buta Mata dan Buta Hati, hal tersebut tentu mendapatkan kecaman dari kalangan NU yang menjadikan Gus Dur sebagai panutan.

Pemberitaan tentang FPI juga tak jauh dengan penyerangan tempat hiburan dan klab malam. Mereka menuduh bahwa hal tersebut melanggar syariat Islam, tapi tahukan mereka jika Indonesia bukanlah negara Islam, tetapi negara demokrasi yang memiliki keberagaman suku, budaya dan agama ada Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Khong Hu Cu, kesemua pemeluk agama tersebut hidup berdampingan secara damai, sesuai dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika.
Sehingga sangat wajar bisa FPI hanya menambah gerah kehidupan sosial di Indonesia. Karena FPI bergerak sedemikian brutal, hal tersebut ternyata memicu ormas- ormas lain untuk turut serta melakukan hal serupa, hingga akhirnya berdampak pada gerakan politik.
Semenjak ada FPI, maka sebagian orang mulai berani mengatakan kafir dan kafir, tidak hanya kepada pemeluk agama lain, bahkan sesama pemeluk agama Islam saja dikatakan kafir.
Apalagi jika mereka mendukung diterapkannya Khilafah di Indonesia. Hal ini tentu akan sangat berbahaya jika dibiarkan. Kita tentu yakin bahwa Pancasila adalah dasar negara yang sudah final.
Sehingga jika ada sekelompok orang yang memiliki pemikiran tentang merubah dasar negara Republik Indonesia, hal tersebut tentu sudah jauh menyimpang dan berbahaya, hal tersebut dikarenakan Pancasila sebagai dasar negara telah ‘berubah’, maka otomatis Indonesia sudah tidak ada lagi dan bukan Indonesia lagi namanya.
“Saya mau menegaskan ya, Front Pembela Islam saya usulkan kepada pemerintah untuk segera dibekukan atau dibubarkan,” ujar Koordinator Aliansi Pemuda Sumedang Anti RadIkalisme Denden Nur Mushoffa menyatakan bahwa kegiatan “Dialog Lintas Pemuda Kab Sumedang” dilaksanakan dalam rangka mendesak pemerintah agar cepat menindaktegas FPI. Dia mengatakan pihaknya telah melakukan riset tentang apa saja yang dilakukan FPI di masyarakat yang menemukan aksi-aksi sepihak FPI yang bisa dijadikan alasan pemerintah untuk mencabut izin hukum FPI. Aksi yang dimaksud yakni persekusi yang berpotensial mengancam keamanan.

“Kelompok ini mengerucut pada satu nama itu (FPI). Jadi saya enggak perlu lagi ragu menyebut itu,” kata Deden melanjutkan. Dengan ikhtiar ini, peran pemuda kedepan, dapat mencegah dan mengurai persoalan radikalisme dan terorisme di Indonesia. Pada posisi ini, semua elemen agama dan aliran kepercayaan mesti bekerjasama. Mengapa demikian? pasalnya, radikalisme dan terorisme bukan hanya masalah bagi umat muslim (Islam), tapi juga bagi umat agama Yahudi, Katolik, Kristen, sebagaimana yang pernah diutarakan Karen Armstrong dalam A History of God-nya.
Terkait dengan perizinan FPI, tentu pemerintah tidak perlu ragu untuk tidak memperpanjang izin operasional FPI. Dalam hal ini pemerintah perlu tegas dalam bertindak karena hal tersebut bukanlah kriminalisasi agama dan phobia islam.
Pada tahun 2012 Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi juga sempat mempertimbangkan untuk membekukan ormas tersebut, hal ini dikarenakan dirinya belum bisa melupakan aksi anarkis massa FPI saat unjuk rasa menolak evaluasi sembilan perda miras 12 Januari 2012. Dimana pada saat itu sejumlah kaca gedung kemendagri hancur karena aksi anarkis tersebut.
FPI telah mencatatkan sejarah sebagai ormas yang sering melakukan kerusuhan. Seperti pada aksi damai yang diselenggarakan oleh Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (AKKBB), FPI melancarkan aksinya dengan memukul para peserta aksi dengan bambu, tak sedikit peserta aksi yang berdarah, bahkan tak hanya kaum pria yang menjadi korban, para ibu – ibu yang membawa anaknya pun tak luput dari korban pemukulan.
Sikap intoleran yang berlebihan pun sempat  dilontarkan oleh pimpinannya yakni Habib Rizieq Shihab dengan mengatakan, ‘kalau Yesus lahir bidannye siape’ ujaran tersebut tentu bukan mencerminkan sosok orang Indonesia yang menjunjung tinggi sikap toleransi dan kebhinekaan.
Apalagi saat ini Habib Rizieq terkesan mencari perlindungan di Arab Saudi, dan tidak kembali ke Indonesia, tentu alangkah baiknya jika Habib Rizieq dicabut status kewarganegaraan Indonesia dan menjadi warga di Timur Tengah saja.
Dalam kesempatan ceramah, Habib Riezieq terbukti banyak mencaci maki dan pernah pula masuk penjara. Jika sampai hari ini Habib Rizieq tersandung kasus lalu lari ke luar negeri, tentu itu bukanlah sikap yang baik, dan yang harus kita pahami adalah, hal itu bukanlah kriminalisasi ulama, namun ulama yang berbuat kriminal.
Aliansi Pemuda Sumedang Anti Radikalisme mendesak pemerintah, dalam hal ini Presiden, Menteri Dalam Negeri, kejaksaan, kepolisian, dan Mahkamah Agung, segera membekukan serta membubarkan seluruh ormas yang selalu menggunakan cara-cara kekerasan untuk mencapai tujuannya.
“Kami mendesak seluruh ormas yang selalu menggunakan cara kekerasan dalam mencapai tujuannya, termasuk FPI, harus segera dibubarkan,
Aliansi Pemuda Sumedang Anti Radikalisme mendesak pemerintah segera ambil tindakan pembubaran kepada seluruh ormas yang sudah menolak bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan tidak mengakui Pancasila sebagai dasar negaranya.
Beberapa aksi FPI yang sudah banyak menimbulkan kerugian, bisa merusak disintegrasi bangsa kita,bila pemerintah tidak secepatnya membubarkannya. Sentimen agama dan rasial yang dibawa FPI bukan tidak mungkin membuat rakyat indonesia terprovokasi yang akhirnya menimbulkan konflik horizontal. Negara kita yang bersistem Demokrasi Pancasila memang tidak cocok untuk para fundamentalis yang menginginkan kesamaan agama,ideologi dan sistem.Negara Indonesia adalah negara pluralitas dan majemuk.
Anarkisme bukanlah simbol demokrasi.Tapi,saya rasa FPI belum bisa mengerti apa itu demokrasi serta keanekaragaman budaya,sosial ataupun agama,karena hanya orang-orang yang bisa berpikir secara jernih dan rasional yang bisa mengerti akan hal itu. Bukan orang-orang yang bertindak secara emosional seperti suku bar-bar !
Aliansi Pemuda Sumedang Anti Radikalisme mengajak pemuda pemudi se-Jawa Barat untuk terus memberi dukungan terhadap Pemerintahan dan aparat penegak hukum yakni Kepolisian dan TNI dalam upaya menghadapi ancaman disintegrasi bangsa oleh kelompok radikal, intoleran, teror dan separatis. Acara yang dihadiri oleh 15 pemuda dari berbagai organisasi dan komunitas ini menghasilkan beberapa rekomendasi kepada pemerintah untuk dijadikan pertimbangan dan keputusan yang harus secepatnya di respon oleh pihak pemerintah.

Aliansi Pemuda Sumedang Anti Radikalisme mengajak masyarakat khususnya generasi muda untuk tidak terprovokasi berbagai kasus kekerasan hingga terorisme yang mengatasnamakan agama. Apalagi dalam agama atau kepercayaan manapun tidak mengajarkan terorisme dan radikalisme.

Dalam kegiatan ini, Aliansi Pemuda Sumedang Anti Radikalisme menyatakan sikap dan deklarasi dalam upaya mendukung NKRI dan aparat dalam memerangi kelompok maupun ormas radikal dan intoleran yang ditandatangani unsur pemuda pemudi dan berbagai komunitas di Sumedang.
Berikut poin-poin pernyataan sikap dari Aliansi Pemuda Sumedang;

1. Mendukung sepenuhnya upaya tindakan hukum Pemerintah untuk menuntaskan seluruh kasus hukum HRS dan pimpinan FPI yang arogan melecehkan hukum di Indonesia,

2.Mendukung sepenuhnya aparat Kepolisian dan TNI untuk menuntaskan perang terhadap kelompok intoleran, radikal, teror dan separatis yang telah merongrong keutuhan NKRI,

3. Mengajak masyarakat untuk tidak terprovokasi berbagai kasus kekerasan yang dilakukan oleh gerakan kelompok intoleran, radikal, dan teroris yang mengatasnamakan agama untuk menganiaya warga sipil dan melawan aparat negara. Karena tidak ada agama dan kepercayaan manapun yang mengajarkan intoleransi, terorisme maupun radikalisme.

4. Mendesak pemerintah untuk segera membubarkan Front Pembela Islam (FPI) karena terbukti sering melakukan tindakan intoleran dan radikal

5. Mendukung dan mendesak pemerintah khususnya pihak keamanan untuk mengambil langkah yang tegas serta cepat dalam menangani gerakan radikal apapun yang merusak nilai-nilai luhur pancasila.

6. Mengajak seluruh rakyat Jawa Barat untuk menolak segala jenis gerakan radikal dan memperkuat persatuan – kesatuan demi keutuhan NKRI.

Aliansi Pemuda Sumedang Anti Radikalisme menegaskan dukungan dan desakan kepada pemerintah khususnya pihak keamanan untuk mengambil langkah yang tegas serta cepat dalam menangani kelompok intoleran, terorisme, radikalisme, separatisme dan gerakan apapun yang merusak nilai- nilai kemanusiaan pancasila. Kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menolak segala jenis gerakan radikal dan memperkuat persatuan kesatuan demi keutuhan NKRI yang kita cintai.

Aliansi Pemuda Sumedang Anti Radikalisme mendorong pemerintah bertindak tegas membubarkan kelompok maupun ormas yang terindikasi radikal, intoleran dan bertentangan dengan ideologi negara Pancasila.

Koordinator Aliansi Pemuda Sumedang Anti Radikalisme Denden Nur Mushoffa mengajak masyarakat untuk bisa menghindari berita-berita palsu yang bisa menyebabkan keresahan hingga kekerasan di masyarakat. Dukungan kepada aparat terkait untuk menyelesaikan penanganan hukum terhadap pelaku intoleran, teror dan radikal juga terus dilaksanakan. ”Kami percaya aparat keamanan kita mampu menuntaskan berbagai kasus intoleransi, terorisme, radikalisme dan kekerasan atas nama apapun itu.’’ujarnya.

Kami juga mengajak masyarakat untuk bersama-sama bersatu-padu berperang melawan radikalisme, intoleransi hingga terorisme termasuk di dunia maya saat ini, ” jelasnya.

Keterlibatan masyarakat juga sangat penting sehingga persoalan radikalisme dan intoleransi ini bisa dihadapi bersama. Mencegah berkembangnya faham dan gerakan intoleransi, radikalisme, terorisme dan separatisme tentunya lebih baik daripada menanganinya,” tegasnya.(Red)

gerbang 86

No comments so far.

Be first to leave comment below.

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *