Adanya Dugaan Pelanggaran, Kandidat Paslon Nomor Urut 01 dilaporkan ke Bawaslu Adanya Dugaan Pelanggaran, Kandidat Paslon Nomor Urut 01 dilaporkan ke Bawaslu
GerbangBengkulu – Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sumenep dengan tageline Sumenep Barokah mendatangi kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur,... Adanya Dugaan Pelanggaran, Kandidat Paslon Nomor Urut 01 dilaporkan ke Bawaslu

GerbangBengkulu – Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sumenep dengan tageline Sumenep Barokah mendatangi kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, Senin (14/12/2020).

Mereka melaporkan dugaan adanya pelanggaran yang dilakukan rivalnya 01 pada saat pelaksanaan Pilkada Sumenep, 9 Desember 2020 kemarin.

Penasehat hukum pemenangan paslon 02, Sulaisih Abd.Rozak menyebutkan, pihaknya berikhtiar melakukan pelaporan ke Bawaslu karena dugaan pidana pemilu.

“Apakah itu termasuk pidana pemilu atau tidak, tergantung pada rekomendasi dari Bawaslu,” terangnya

Pihaknya menyampaikan dua laporan terkait dugaan pelanggaran yang dilakukan pasangan calon nomor urut 01 pada saat Pilkada Sumenep 2020.

“Laporan itu atas nama perorangan dan atas nama tim pemenangan,” jelasnya

Ia menjelaskan, terkait pelaporan dari tim pemenangan adalah, calon Bupati Sumenep nomor urut 01 diduga melakukan pelanggaran pemilu berupa mobilisasi terhadap kepala desa di Kabupaten setempat.

“Artinya, diduga memberikan materi kepada kepala desa untuk mengintervensi calon pemilih, atau tidak memilih salah satu calon. Berdasarkan pasal 187 A ayat 1, yang berkaitan dengan pelanggaran pemilu,” ujarnya

Dugaan secara perorangan, kata dia, terdapat unsur pelanggaran sistematis dan terstruktur yang dilakukan oleh aparat Desa setempat.

“Desa Tamedung, Kecamatan Batang-Batang yang secara langsung atau tidak untuk memilih paslon tertentu,” jelasnya

Sementara Ketua Bawaslu Kabupaten Sumenep, Anwar Noris mengatakan, pihaknya telah menerima dua laporan dari salah satu paslon terkait dugaan pelanggaran pada 9 Desember 2020 kemarin.

“Kami akan lakukan sidang pleno dengan pimpinan, apakah sudah memenuhi unsur syarat formil atau materil,” ucapnya

Ia menyebutkan, dugaan laporan tersebut berkaitan dengan netralitas Kepala Desa dan Money Politik (Politik Uang.red) yang dilakukan oleh salah satu Paslon.

“Terkait politik uang itu kan ada pidananya. Unsur-unsurnya apabila setiap orang melakukan Money Politik, akan ada sanksi-sanksi didalamnya,” pungkasnya (*)

gerbang 86

No comments so far.

Be first to leave comment below.

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *